Mojokerto,Hapraindonesia.co- Keberadan tanah kasdesa (TKD) terus didorong potensinya untuk kebermanfaatan dan kesejahteraan desa. Hal tersebut dibahas bersama dalam acara silaturahmi bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kecamatan Dlanggu di kediaman Kepala AKD Dlanggu Sunyoto, dengan dihadiri Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Ketua TP PKK Yayuk Pungkasiadi.
Bupati Pung pernah menyampaikan hal ini pada pertemuan AKD sebelumnya di Kecamatan Kutorejo tanggal 22 Januari dan di Kecamatan Jetis tanggal 25 Januari lalu.
“Di beberapa pertemuan AKD sebelumnya, sering saya sampaikan kalau bengkok (TKD) bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif. Misalnya dibuat destinasi wisata, rest area, juga pujasera. Manfaatnya nanti akan kembali ke desa juga. Desa itu ujung tombak pembangunan kita saat ini. Apalagi sudah tidak ada lagi status desa tertinggal di kabupaten kita,” kata bupati, Selasa (28/1) siang.
Namun sebelum itu, bupati menyarankan agar hal tersebut dikoordinasikan dengan Pemda tepatnya Bappeda untuk memastikan status TKD yang ingin difungsikan. Hal tersebut semata-mata agar semua perencanaan bisa tepat sasaran dan ketentuan.
“Konsultasi dulu ke Bappeda apakah tanahnya berstatus zona merah, hijau, kuning atau lainnya. Saya hanya pesan agar anggarannya dikelola dengan efektif, efisien dan sesuai aturan. Ini semua supaya hasilnya juga bisa baik,” saran Pung.
Pung pun selalu mengingatkan agar semua program selalu linier dengan pusat. Termasuk tuntutan zaman dimana kecepatan selalu menjadi yang utama (tekoneksi IT). Terkait hal itu, Bupati Pungkasiadi membeberkan beberapa program pembangunan yang berkorelasi dengan hal tersebut. Diantaranya pembangunan jaringan fiber optic (FO), yang akan memudahkan dan mempercepat sistem koneksi. Ini juga sebagai jawaban atas tuntutan kemajuan zaman yang serba berbasis IT. Pemkab Mojokerto diketahui sudah merencanakan untuk membangun jaringan fiber optic (FO) sendiri. Nantinya di kantor-kantor desa sudah ada akses internet mandiri.
Beberapa jenis pembangunan yang akan tetap didorong Pung adalah pembangunan infrastruktur. Selain jalan poros yang tinggal 800 km lagi pembangunannya, Pung akan segera membangun infrastruktur berwujud gedung pelayanan publik.
“Di APBD, kita tetap masukkan plot pembangunan infrastruktur. Namun infrastruktur itu tidak harus berbentuk jalan poros. Gedung pelayanan publik itu juga termasuk. Kita telah rencanakan untuk segera membangun Mall Pelayanan Publik di Sooko, dan Islamic Center. Kita juga ingin punya gedung Command Center sendiri. Itu juga kita buat terkoneksi semua, dengan sistem jaringan yang menyebar melalui FO tadi,” tambah Pung.
Pung yakin bahwa target keseluruhan akan segera selesai dalam waktu dekat. Dirinya ingin agar semua komponen masayarakat dan pemerintah dapat bersinergi, agar target pembangunan prioritas di Kabupaten Mojokerto bisa tuntas dengan baik. Terlebih lagi Pemkab Mojokerto turut diberi amanat untuk menjalankan Perpres 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di Jawa Timur. Salah satunya menjalankan pembangunan tol Mojokerto-Gempol.
“Jalan tol itu nanti kita rencanakan interchangenya ada di Ngoro, Mojosari, dekat terminal, kalau ke barat ke arah Trwoulan. Ini untuk menyambung konektivitas. Selain itu tertuang juga pembangunan TPA Regional, kawasan ekonomi utara sungai, dan pembangunan situs Majapahit,” tandas Bupati Pungkasiadi. (T@urus)
