Surabaya, Hapra Indonesia.co – Ada kabar baik dari Pemprov Jatim, bahwa Gubernur Soekarwo akan menghapuskan utang petani , yaitu Petani yang punya utang di bank, bunganya diputihkan alias dihapus. Kewajiban petani tinggal membayar utang pokok, itupun ada kelonggaran waktu.
Pembayaran cicilan boleh dilakukan setelah panen, “ jadi hal-hal yang menyangkut hajat hidup warga korban letusan Gunung Kelud sudah diselesaikan”, tegas Pakdhe Karwo. Setelah rehabilitasi rumah dan fasilitas umum, Pemprov Jatim bersiap melanjutkan rehabilitasi lanjutan bagi korban erupsi Gunung Kelud. Rehabilitasi lanjutan ini fokusnya membangkitkan kembali ekonomi masyarakat, utamanya pertanian yang merupakan sumbangan ekonomi mayoritas warga.
Soekarwo menegaskan, saat ini Pemerintah masih terus berusaha memenuhi kebutuhan air bersih. Pemenuhan di lakukuan menggunakan mobil tangki, itu dilakukan sumber mata air yang biasa digunakan warga mampet karena tersumbat materi erupsi Gunung Kelud.
Droping air ini bersifat sementara, untuk pemenuhan iar secara permanen.Dinas PU Cipta Karya Pemprov dibantu personel TNI terus berusaha mencari sumber mata air baru. Di Ngantang Kabupaten, sumber baru telah ditemukan, malah proses pipanisasi sudah berjalan. Air sudah bisa dialirkan ke perkampungan, hanya saja kondisinya masih keruh lantaran kolam penjernihanyang di bangun belum berfungsi maksimal.
Gubernur juga meminta masyarakat ikut mencari sumber air yang ada di lingkungan sekitar, “Kalau ketemu tolong diberitahu, agar bisa segera dibuat sambungan pipa kerumah warga. Prinsip dasarnya, untuk air bersih dan pelayanan air bersih, tetap Pemerintahyang membiayai dan menanggung”, ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov Jatim melakukan kegiatan tanggap darurat letusan Gunung Kelud. Per 14 Maret 2014, masa tanggap darurat diakhiri setelah target rehabilitasi 8.615 rumah dan 4000 fasilitas umum di Kediri, Blitar,dan Kabupaten Malang rampung. Perbaikan bangunan fisik di lakukan 5.987 personel TNI dan Polri, dan rincian personel TNI 4.000 dan Polri 1.987.
Menurut Soekarwo, anggaran perbaikan rumah berasal APBD Provinsi Jatim , sekitar Rp. 100M dengan rinciannya, Rp. 65M berasal dari pengalihan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), dan Rp.35M dari dana tidak terduga.
Perbaikan rumah warga yang rusak di bagi, yakni rumah kecil dan rumah besar. Untuk rumah kecil, perbaikan di lakukan semuanya, sedangkan rumah besar hanya diperbaiki rumah induknya. “ Tidak adil kalau rumah besar diperbaiki semua. Belanja nanti akan habis di rumah besar,” ujarnya. Selain rumah, Pemprov Jatim, kata Gubernur juga memperbaiki kandang ternak milik warga yang rusak. Anggaran yang di kucurkan Rp.4,5M. (YUS/TIK).
