 |
| Mantan Bupati Kediri ( Ir. Sutrisno MM) |
Kediri, Hapra Indonesia.co – Keberadaan Gunung Kelud yang di perebutkan oleh dua Daerah yakni Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar cukup menguras tenaga, berbagai bukti saling di perlihatkan untuk menjadikan kepemilikan Gunung Kelud, namun pada akhirnya Gunung Kelud melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Soekarwo no 188/113/KPTS/013/2012 tentang kepemilikan Gunung Kelud ditetapkan milik Pemkab Kediri. Mendengar keputusan tersebut Pemkab Blitar tidak puas dan melanjutkannya ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).
Belum selesai soal perebutan gunung kelud, gunung kelud menunjukkan aktifitasnya, dan pada puncaknya pada (13/02) kamis malam sekitar pukul 22.50 meletus, dampaknya tidak hanya di rasakan oleh beberapa wilayah yang dekat dengan Gunung Kelud melainkan sangat luas hingga ke luar pulau, lontaran letusan gunung kelud yang tingginya mencapai 17km membuat abu vulkanik bertebaran hingga jarak pandang hanya 5 meter.
Namun yang sangat di sayangkan menurut sumber HAPRA Ir Sutrisno MM mantan Bupati Kediri dan juga selaku ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) beserta dengan beberapa pejabat Kabupaten Kediri yakni beberapa Kepala Dinas dan juga beberapa Camat pergi ke Korea selatan dengan kepentingan yang belum di ketahui.
Dari sumber HAPRA mengatakan bahwa kepergian Sutrisno dan juga beberapa pejabat Pemkab Kediri pada malam bertepatan dengan meletusnya Gunung Kelud ke Korea Selatan sangat di sesalkan, Pergi apalagi ke luar negeri di saat terjadi di saat yang gawat (bencana) datang adalah disebut tidak ada kepekaan sosial terhadap rakyatnya. Berbagai romor muncul kepermukaan, menurut sumber ada yang bilang kepergian Sutrisno dan Para pejabat Pemkab Kediri untuk urusan kerjasama TKI dengan Pemerintah Korea Selatan. Romor yang lain, datang untuk studi banding, yang pasti kepergian Sutrisno dan para Pejabat Pemkab Kediri adalah benar, kata sumber yang layak di percaya.
Edi Purwanto selaku Kabag Humas dan protokuler Pemkab Kediri ketika di konfirmasi melalui ponselnya (28/2) terkait hal ini mengatakan kalau masalah kepergian Sutrisno beserta beberapa pejabat bukan ada urusan ke dinasan, “ saya pikir itu kok tidak ada secara kedinasan, karena gini kalau ke mau ke Korea selatan naik apa, sedangkan bandaranya tutup semua, saya rasa kalau ada kegiatan kegiatan studi banding itu juga harus ijin gubernur, terlebih lagi menggunakan dana APBD” jelasnya.
Ketika ditanya dari mana dana anggaran keperpergian Sutrisno dan Para Pejabat tersebut, Apakah dari APBD atau pribadi, Edi Purwanto menjawab “ saya tidak tahu, karena memang di program Pemkab Kediri itu tidak ada, perlu di ketahui kalau ke Korea mau naik apa bandara tutup semua, kan tidak mungkin dari surabaya langsung ke Korea ,kan harus transit dulu” Kelitnya.
Kepergian Sutrisno dan para Pejabat Pemkab Kediri ke Korea Selatan di saat terjadi bencana alam tentu sangat di sayangkan dan melukai hati rakyat Kabupaten Kediri, tentu di benak sebagaian rakyat bahwa kepergian mereka adalah untuk jalan jalan dan shoping di sisi lain rakyat Kabupaten Kediri harus berjibaku menyelamatkan nyawa dari letusan Kelud, kata sumber HAPRA.(LUH)
