Kediri, hapraindonesia.co – Meskipun warga Desa Donganti, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri bisa mengambil uang kompensasi BBM sebesar Rp 400 ribu tanpa kartu “sakti” dari Presiden Jokowi tersebut untuk dua bulan kedepan, tidak membuat warga yang berjumlah 23 lega.
Dengan berbekal surat keterangan dan tanda tangan dari Kades Donganti, Camat Plosoklaten Arif Gunawan dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Eko Setiyono, bisa mengambil dana tersebut, meski surat tersebut ditumpuk di Kantor Pos Plosoklaten.
Perwakilan warga tetap mempertanyakan keberadaan kartu sakti tersebut kepada pihak terkait namun sampai sekarang belum ada kejelasan, ”belum ada kejelasan dimana kartu itu, kartu itu khan hak masyarakat,” kata Kotim, salah seorang perwakilan warga.
Seperti diketahui seluruh warga Indonesia yang menerima KKS secara serempak mengambil dana kompensasi kenaikan harga BBM, begitu pula dengan warga Donganti, pada hari Minggu (1/12) warga Donganti berbondong bondong akan mengambil dana tersebut yang di pusatkan di balai Desa Kayunan, Kecamatan Plosoklaten.
Namun lantaran tidak memegang kartu KKS yang kemudian pada saat itu diganti dengan selembar surat bertanda tangan Kades Donganti Wenas Ningtyas, ke 23 warga Donganti ditolak oleh petugas. Warga kesal selain antri dari pagi hingga jam 3 sore hasilnya surat tersebut ditolak oleh petugas pemberi dana KKS. Akhirnya tiga kemudian berbekal surat tersebut, pihak kantor pos bisa menerima ke 23 warga Donganti.
Hilangnya kartu KKS warga Donganti ada hubungannya dengan sikap disriminatif Kades Wenas dan seperti yang dimuat portal Hapra Indonesia.co dan koran Hapra Indonesia Kades Wenas berlaku diskriminatif terhadap rakyatnya sendiri berdasarkan suka tidak suka, Kades Wenas tidak memberikan jatah raskinnya kepada rakyatnya meski terdaftar sebagai penerima raskin, dan juga tidak memberi pelayanan publik terhadap rakyatnya yang sekedar mem-bubuhkan tanda tangannya.
Sedangkan data penerima raskin tersebut dibuat untuk kartu penerima KKS, dan ke 23 warga tersebut adalah selama kepemimpinan Kades Wenas selama satu tahun 3 bulan tidak menerima raskin meski terdaftar sebagai penerima raskin, dan menurut sumber kartu sakti KKS tersebut, kata sumber mengutip Kades Wenas kartunya “ketlisut”.
Pada saat warga Desa Donganti melakukan demo di balai desa, (28/11), Kades Wenas Ningtyas, di hadapan warga mengatakan bahwa kartu KKS tersebut ketlesut. Kepala Bagian Humas dan Protokuler Kabupaten Kediri, Haris Setiawan dikonfirmasi HAPRA mengatakan, bahwa kartu KKS tersebut belum jadi, dengan data dari pusat (data penerima raskin), masyarakat dapat dilayani dengan surat keterangan dari kepala desa, camat, dan Kepala Dinas Sosial. (Cahyo)
Keterangan Gambar : Foto Kartu Keluarga Sehat (KKS)
