KEDIRI, Hapra Indonesia.co – Kades kades di wilayah Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri belakangan merasa resah dan tertekan, setelah beberapa kali pihak Kecamatan melakukan “tarikan’ berbagai dana untuk bermacam macam kegiatan.Salah seorang sumber di Kecamatan Kunjang yang di temui oleh Hapra Indonesia.co dan Koran Hapra Indonesia mengungkapkan bahwa Kades kades merasa resah dan tertekan akan pungutan pungutan tersebut. “Pihak Kades keberatan dengan “tarikan” itu, kita masih menunggu LPJ (laporan Pertanggung jawaban ) yang akan di janjikan pak Camat” Kata Sumber.
“Selain tarikan untuk agustusan , padahal pihak Kecamatan setahu saya sudah menarik dana toko dan pabrik atau pengusaha di wilayah kunjang, realnya(Kenyataannya) kita juga tidak tahu “lanjut sumber. “Para kades merasa keberatan karena harus berkonsentrasi pada kegiatan desa sendiri yang butuh banyak dana, masih di bebani tarikan lagi, kades harus mempertanggung jawabkan keuangannya kepada BPD atau LPMDnya” jelas sumber.
Masih menurut sumber tersebut, para kepala desa ingin membentuk paguyupan kepala desa sekunjang karena merasa tertekan dengan “kebijakan” yang di wujudkan tarikan tarikan tersebut. “Para kades merasa resah dan tertekan selanjutnya , para kades merasa perlu mengaktifkan paguyupan Kades SeKunjang untuk menghadapi itu,lha gimana wong mau gabung AKD (Asosiasi Kepala Desa) atau Parade Nusantara oleh Pemkab (Kediri) tidak boleh” ungkap sumber.
Di tempat terpisah Kepala BPMPD Satirin melalui Kasi Aparatur Pemerintahan Desa Henry Rustriandi di kantornya ketika di mintai komentarnya terkait sikap kades kades di kunjang yang merasa tertekan ,dan resah akan tarikan tersebut mengatakan, bahwa pihak BPMPD akan mengkroscek dan mempelajari akan masalah itu, “Kita akan kroscek ke Kecamatan Kunjang” jelas Henry.
Kabag humas dan protokuler Pemkab Kediri Haris Setiawan mengatakan bahwa, pihak Pemkab Kediri tidak mengintruksikan itu (tarikan red), ”mungkin itu kesepakatan dari desa dan ada pak camatnya” kata haris Setiawan yang baru menjabat humas sekitar dua bulan.
Ketika di Tanya apakah ada dana operasional untuk acara ulang tahun kemerdekaan Ri di tingkat Kecamatan, Haris menjelaskan bahwa untuk tingkat kecamatan tidak ada anggaran dari Pemkab Kediri. “kalau untuk acara ulang tahun kemerdekaan RI tingkat Kabupaten ada anggaranya, itu bagian kesra (Kabag Kesejahteraan red) yang menganggarkan” kata Haris tanpa menyebut nominal anggaranya.
Dan saat di Tanya kalau kondisi di kunjang kurang kondosif, Haris mengatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut konfirmasi langsung ke Camat Kunjang. Dari informasi yang di dapat dari berbagai sumber, di Kecamatan Kunjang setelah upacara bendera 17 agustus di kantor Kecamatan Kunjang sudah tidak ada kegiatan lagi.
“sampai pada saat ini, di penghujung bulan agustus belum ada kegiatan basar, karnaval atau apa” kata pedagang warung kopi di sekitar pasar. Sedangkan untuk paguyupan PKK menurut sumber tidak ada, karena ketua PKK Kecamatan adalah istri Camat.
Sebagai tambahan pihak kecamatan Kunjang juga menarik 20 kotak snack, ternyata menurut sumber di berupakan uang sebesar Rp 300 ribu, jadi untuk kegiatan upacara bendera era 17 agustusan pihak kecamatan kunjang menarik perdesa Rp 700 ribu ples Rp 300 ribu untuk 20 kotak snack, total Rp 1 juta.
Seperti di beritakan portal Hapra Indonesia dan Koran Hapra Indonesia, bahwa beberapa tahun ini para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Kunjang mengeluhkan beberapa “tarikan” yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Kunjang.
Kabarnya, “tarikan-tarikan” tersebut bervariasi mulai dari pengumpulan dana untuk kegiatan PKK sampai pemberian lebaran untuk anggota muspika Kecamatan Kunjang dan tali asih untuk Kapolsek wilayah Kecamatan Kunjang.
Menurut sumber Hapra Indonesia dari kalangan Kades yang tidak mau disebut namanya, para Kades mengeluhkan beberapa macam tarikan tersebut karena dirasa sangat membebani pihak desa, khususnya kepala desa. Sebagai contoh, menurut salah seorang sumber, pihak Kecamatan Kunjang melakukan pungutan dana per desa Rp 300 ribu untuk kegiatan PKK tiap tahunnya, dan yang memunggut dana tersebut adalah Kasi PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kecamatan bernama Mukid dan dibantu stafnya Narsih.
Meskipun ada tarikan Rp 300 ribu yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Kunjang menyebutnya kegiatan paguyupan PKK, namun setiap ada kegiatan PKK, pihak Kecamatan Kunjang masih minta dana ke pihak desa untuk kegiatan lain yang menyangkut PKK.
“Tarikan uang Rp 300 ribu tersebut tanpa kwitansi, dan kalau ada kegiatan PKK lagi, pihak Kecamatan Kunjang masih minta bantuan (Tarikan dana lagi ), dan dana Rp 300 ribu itu, selain tidak ada kwitansinya juga, pihak Kecamatan Kunjang dalam hal ini Kasi PMD Mukid melarang pihak desa untuk tidak memasukan uang tarikan Rp 300 ribu tersebut ke APBdes (Anggaran Pembiayaan Biaya desa).
“kita hanya ingin transparansi untuk apa uang Rp 300 ribu yang ditarik per tahun tersebut, yang menganjal di hati,” ungkap sumber. Selain itu, masih menurut sumber, pada waktu bulan Ramadhan, ada acara buka bersama yang diadakan oleh Bupati Kediri di pendopo, pihak Kecamatan Kunjang meminta bantuan berupa “telur asin” dalam bentuk uang untuk acara tersebut.
Dan yang paling baru adalah pada kegiatan Agustusan yaitu para kades di Kecamatan Kunjang ‘dipaksa’ setuju dengan anggaran perdesa untuk disetor ke Kecamatan Kunjang sebesar Rp 700 ribu ditambah 20 kotak untuk snack. Pada rapat pertemuan kades se- Kecamatan Kunjang untuk membahas anggaran Agustusan, menurut sumber para kades terpaksa setuju Rp 700 ribu karena atas arahan Camat Kunjang Moch Imron.
“ya teman teman kades tidak berani menolak, tapi kebelakang ya para kades hanya bisa ngerundel,” kata sumber yang minta dirahasiakan namanya. Sementara itu, Kasi PMD Mukid didampingi Narsih kepada Hapra Indonesia menjelaskan terkait dana Rp 300 ribu tersebut adalah dasar kesepakatan desa oleh ibu-ibu kades se-Kunjang, dan pihak Kecamatan Kasi PMD hanya menfalitasi saja.
“Ya dana tersebut untuk rapat pleno PKK, makan minum, petugas dan lain lain. Kita (Pihak PMD Kecamatan Kunjang) cuma menfasilitasi saja, itu semua urusan ibu-ibu kades, dan lebih jelas lagi, ya tanya ketua paguyupan PKK Kecamatan Kunjang saja, yaitu Bu Kades Kuwik yang sekarang sudah tidak menjabat Kades Kuwik lagi,” jelas Mukid.
Lebih lanjut Mukid mengatakan semua anggaran penelolakan tersebut mantan Kades Kuwik, dan setelah Kades Kuwik tidak menjabat kades lagi, menurut Mukid sekarang terbentuk lagi siapa ketua dari paguyupan PKK tersebut. Camat Kunjang Moch Imron ketika dikonfimasi mengatakan hal yang senada, dan Imron menambahkan bahwa pihak donatur desa untuk kegiatan PKK adalah kepala desa, sedangkan kecamatan donaturnya adalah camat.
Imron juga menjelaskan bahwa ADD (Anggaran Dana Desa) untuk dana adalah PKK adalah 9 %, sekitar 9 juta dari keseluruhan dana ADD di tiap desa di Kecamatan Kunjang, “Yang mau “menghidupkan” PKK siapa lagi kalau bukan kita,” pungkas Imron. Yang menarik adalah meski pihak PMD Kecamatan Kunjang Mukid enggan menjelaskan secara teknis karena hal tersebut adalah urusan ketua paguyupan PKK yaitu Kades Kuwik (Mantan). Namun menurut sumber yang menyuruh para kades se Kecamatan Kunjang untuk membayar uang PKK Rp 300 ribu per desa adalah Mukid sendiri.
“Pak Mukid dan Bu Nasih yang terus menanyakan uang tersebut kalau seandainya kita belum bayar, kita sering ditelpon untuk segera membayar,” jelas sumber. Seperti diketahui, di wilayah Kecamatan Kunjang ada desa 12 desa, dan Rp 300 ribu dikali 12, Rp 3.600.000, dan sudah berapa tahun tarikan tersebut dilakukan di Kecamatan Kunjang.
Dan yang lebih menarik lagi, sumber Hapra Indonesia bertutur bahwa di bulan Ramadhan yang lalu, pihak Kecamatan Kunjang “minta” tiap desa di Kecamatan Kunjang untuk urunan Rp 150 ribu, menurut sumber dana tersebut untuk tali asih Kapolsek yang lama karena pindah tempat kerja dan untuk lebaran bagi muspika Kecamatan Kunjang.
Perlu diketahui, untuk tahun lalu “tarikan” para Kades se Kunjang urunan ke Kecamatan Kunjang Rp 500 ribu. “Kita aja lebaran gak ada yang ngasih THR, apalagi kalau ada perangkat yang mau pensiun, gak ada apa-apanya,” keluh salah seorang sumber. (Cahyo)
