KEDIRI, Hapra Indonesia.co – Di duga karena perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh kepala desanya, beberapa warga yang tidak mampu di desa Donganti Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tidak tersentuh bantuan dari desa di mana warga yang tidak mampu tersebut tinggal.
Sungguh ironis di tengah wilayah Kabupaten Kediri yang terkenal dengan “megaproyeknya ” yang prestisius dan pembayar pajak tercepat, ternyata masih ada warganya yang mengalami hidup di bawah garis kemiskinan dan diskriminasi. Warga yang tidak mampu tersebut adalah para janda dan lansia yang beberapa tahun belakangan tidak ada bantuan dari Pemkab Kediri (Desa) layaknya seperti warga desa yang lain.
Salah satu warga tersebut adalah Rokan (63) seorang lansia yang bekerja serabutan dan buruh tani, dan mengaku kepada Hapra Indonesia sudah seminggu ini dirinya menganggur, ketika di temui di rumahnya. Di usianya yang sudah lanjut ini, Rokan mengaku sudah 2,5 tahun ini dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari desa baik itu berupa BLT (bantuan langsung tunai) yang sekarang sudah di hapus, atau raskin (beras miskin) sekalipun, tidak pernah mendapat.
“kula mboten ngertos, kok kula mboten angsal raskin” kata Kakek Rokan yang tinggal bersama Istrinya tanpa mempunyai anak, tinggal di rumah warisan dengan lebar 6 ru dengan pasrah. Yang tragis menurut kakek ini, rumahnya serambi depan rumahnya sempat ambruk beberapa waktu yang lalu karena terkena hujan pasir erupsi gunung kelud pada waktu yang lalu tidak ada bantuan yang datang.
Masih menurut Rokan, sebelumnya serambi teras rumahnya roboh, atap rumahnya juga Roboh, dank arena tidak ada biaya untuk memperbaiki maka pada waktu itu Rokan bercerita pernah lapor ke RT setempat yang bernama Heri Sasongko, yang di teruskan ke kepala desa yang pada waktu itu kadesnya adalah Dariono suami Kades Donganti yang sekarang.
Bukannya mendapat bantuan, menurut Rokan dirinya malah di intimidasi oleh Kades Dariono Donganti yang saat itu menjabat. Karena kondisinya benar benar terjepit tersebut sampai rokan memberanikan diri kekecamatan untuk bertemu langsung Camat Plosoklaten Syaiful, namun sayang usahanya mengadu di Camat Syaiful sia sia karena dalam waktu yang bersamaan Kades Donganti Dariono juga di tempat tersebut.
Menurut Rokan, kades Dariono menyampaikan kepada Camat Syaiful bahwa warganya (Rokan) adalah orang stress jadi tidak perlu di tanggapi. Setelah kejadian itu, Rokan tidak putus asa, kepada Hapra Indonesia dirinya mengaku sudah datang ke kantor Pemkab Kediri, namun sayang ketika di tanya ketika waktu itu menemui siapa Rokan lupa.
Sedangkan rokan sempat bertanya dengan kades Donganti kenapa dirinya tidak mendapat raskin, dan menurut rokan kades donganti yang pada waktu itu bilang masih bergilir, bantuan raskinnya. Akhirnya Rokan meminta bantuan saudaranya yang berada di Desa Bangkok kecamatan gurah untuk memperbaiki atapnya rumahnya yang ambruk.
Penderitaan warga berlanjut karena pada pilkades kurang lebih 2 tahun yang lalu, kepala desa di jabat oleh istri Dariono yaitu Wenas Ningytas . Sementara itu, warga lain yang di temui Hapra Indonesia juga merasa ketakuatan dan merahasiakan jati dirinya, warga tersebut bercerita bahwa banyak warga yang mengalami nasib seperti rokan, “ya banyak ada sekitar 20an KK (kepala keluarga) tidak dapat bantuan apapun” kata seorang sumber.
Ketika di tanya kewarga , kenapa kades yang sekarang juga melakukan disriminasi kepada warganya, sumber tadi bilang, “itu mungkin karena orang orang itu (yang tidak dapat bantuan) tidak nyoblos bu lurah sekarang, atau gak manut (menurut) dengan pak kades, jadi ya gak dianggap dan di persulit” ungkap sumber.
Selain warga warga tersebut tidak mendapat bantuan, juga kalau akan minta tandatangan kades untuk suatu keperluan sangat sulit, “pokoknya kadesnya gething (benci) dengan warganya gak di kasih tanpa alasan” jelas sumber itu. Menurut sumber beberapa bulan yang lalu Desa Donganti ada program bedah rumah, namun saying menurut keterangan sumber dari bedah rumah yang telah di lakukan kurang lebih 10 rumah tersebut, hampir semuanya adalah orang “mampu” artinya tidak layak menerima program bantuan bedah rumah tersebut karena masih banyak yang jauh tidak mampu.
“Yang mendapat bantuan dari Raskin, BLT, bedah rumah adalah “orangnya” kades, yang bukan orangnya ya gak di gubris” kata sumber. Yang lebih ironis lagi, menurut sumber pada waktu ada program E KTP yang lalu, orang orang yang bukan “orangnya” kades,sekitar 30an orang di kumpulkan dibalai Desa Donganti untuk di buatkan surat pembuatan EKTP, namun menurut sumber 30an orang tersebut perorang ditarik biaya Rp 5 ribu.
Kades Donganti Wenas Ningtyas belum bisa di konfirmasi sampai berita ini di tulis, Kades Donganti tidak berada di kantornya dibalai Desa Donganti saat Hapra Indonesia kesana. Sementara itu di temui di kantornya, Camat Plosoklaten Syaiful ketika di konfirmasi mengaku sudah pernah mendengar keluhan warga desa Donganti, “Pada saat rapat dinas dengan para kades se Plosoklaten, sudah saya ingatkan tentang pelayanan public yaitu dari desa kekecamatan agar di permudah dan jangan sampai terbengkalai” kata mantan camat badas tersebut.
Lebihlanjut kepada Hapra Indonesia, dirinya juga sudah berpesan kepada para kades untuk tidak membeda bedakan antar orang perorang, sehingga semua warga terlayani. “kalau ada yang kurang baik ya kita berupaya kita perbaiki” pungkasnya.
Perlu di ketahui desa Donganti adalah salah satu desa terkecil di Kabupaten Kediri, yaitu satu dusun, dengan 5 RT, 3 RW dengan jumlah pemilih 497.000 dan sekitar 750.000 jumlah warga desa Donganti. Di desa Donganti selain Kades, ada 5 pembantunya, yaitu jogotirto, seorang kepala dusun, jogoboyo, bayan dan Modin.
Dengan jumlah penduduk Donganti yang kurang dari seribu orang saja pihak Pemerintahan Desa Donganti yang notabene adalah kepanjangan tangan dari Pemkab Kediri telah gagal mensejahterakan rakyatnya, padahal begitu banyak program bantuan dari Pemerintah pusat, profinsi maupun Pemkab sendiri.
Desa Donganti berada di sebelah timur kurang lebih 10 km dari icon Kabupaten Kediri yaitu SLG (Simpang lima gumul) yang berdiri megah dengan menghabiskan dana APBD puluhan Milyar rupiah, sementara di sisi lain tidak jauh dari situ ada beberapa warga yang berada di bawah garis kemiskinan tidak tertolong. (Cahyo)
