Kediri, hapraindonesia.co – Dinas Kesehatan Kota Kediri memberikan wawasan kepada ratusan kader potensial sebagai langkah penguatan pengembangan Taman Posyandu. Selain itu Dinkes juga menggandeng Pemprov Jatim dalam pengembangan Posyandu ini.
Sebagai wujud keseriusannya untuk mengembangkan Posyandu, Dinkes Kota Kediri mendatangkan narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Bapak Totok, dr Gigi Fitria Dewi MSi, dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Ny Suminah dari Dinas Pendidikan Kota Kediri. Ketiga narasumber ini memberikan wawasan pada ratusan kader untuk terus meningkatkan pelayanan di Posyandu.
Posyandu sendiri kini sudah terintegrasi dengan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dii) dan BKB (Bina Keluarga Balita) yang kemudian diberi nama Taman Posyandu.
”Dengan adanya Taman Posyandu mari kita semua terutama bagi kader untuk terus memberikan pelayanan prima. Untuk bidang pendidikan di Posyandu salah satu caranya membentuk krakter anak di usia dini. Sehingga dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan motoriknya anak usia dini,” ungkap Totok.
Sementara, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, dr Gigi Fitria Dewi MSi, yang juga menjadi narasumber di acara itu menjelaskan bagaimana cara mengembangkan Posyandu agar jadi optimal. ”Salah satunya cara agar berkembang yakni harus meningkatkan sarana-prasarana, pembinaan, pelayanan, kualitas kader yang sesuai dengan kriteria,” jelasnya.
Kabid P2KM Dinas Kesehatan Kota Kediri, Andik Arafik menambahkan, dalam melakukan pengembangan Taman Posyandu di Kota Kediri harus berjalan selaras. Sebab, dalam Taman Posyandu sendiri terdapat beberapa sektor yang berkesinambungan.
”Ada tiga sektor dari Dinkes, Disdik dan BPPKB, untuk dapat berkembang maka kita semua harus bersemangat memberikan pelayanan yang baik mulai dari kesehatan, pendidikan hingga pengetahuan,” ujarnya.
Menurutnya, Taman Posyandu sebagai wadah yang ideal dalam mewujudkan generasi bangsa yang berdaya saing, sehat dan berkepribadian. Untuk itu keberadaan Taman Posyandu sangat dibutuhkan dimasa sekarang. Mulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan dapat terlibat dalam upaya itu. (Adv/Dinkes)
