Kediri, hapraindonesia.co – Seperti yang dimuat beberapa media, sebagai bukti amburadulnya dunia pendidikan di Kabupaten Kediri beberapa kasus sedang ditangani oleh kejaksaan antara lain Dana hibah KKBS, Dana BOS UP TD di Kayen Kidul dan Dana BOS PAUD di Pare yang sudah divonis.
Ironis, sudah jatuh tertimpa tangga, tiada kata yang tepat, untuk menggambarkan penderitaan warga yang tertimba bencana erupsi gunung Kelud beberapa bulan yang lalu. Setelah usai memperbaiki secara fisik rumah yang rusak dan para petani yang selain mengalami kerugian juga pada akhir tahun ini, mereka dibuat pusing oleh “ulah” pihak sekolah yang melakukan pungutan.
Setelah beberapa SDN di wilayah Kecamatan Puncu, diduga melakukan, penyunatan, dipletrekan dana bantuan Bansos (bantuan sosial) yang kemudian beberapa sekolahan tersebut mengembalikan secara utuh kepada siswa, seperti di SDN Satak 1.
“Semua potongan Rp 75.000 yang disepakati bersama komite untuk kantin dan bangun alat peraga, (4/12) sudah saya kembalikan ke wali murid, itu atas perintah Pak Naryo (Sunaryo Kepala Bidang TK/SD), itu tidak boleh,” kata Bakri kasek SDN 1 Satak saat ditemui HAPRA sebelum pertemuan dengan walimurid untuk pengembalikan dana potongan bansos.
Tidak seperti SDN 1 Satak yang mengembalikan potongan dana bansos masih banyak SD di wilayah Puncu yang belum atau tidak mengembalikan. Seperti diketahui dan diberitakan portal Hapra Indonesia.co dan Koran Hapra Indonesia pihak sekolah yang melakukan pemotongan dana bansos berdalih atas kesepakatan komite untuk membantu renovasi sekolah, Mushola dan lain-lain.
Kepala Bidang TK/SD Disdikpora Kabupaten Kediri, Sunaryo, dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan, hal itu merupakan kebijakan dari komite sekolah. “Kita malah tidak diberi tahu. Jadi murid yang tidak mendapat, akhirnya mendapat. Terserah masyarakat menilai,” ujarnya. Saat ditanya apakah ada juknis tentang penyerahan bantuan tersebut, Sunaryo mengatakan tidak ada. (Cahyo)
Keterangan Gambar : Foto UPTD TK/SD Kecamatan Puncu
