Surabaya, Hapra Indonesia.co – Ada yang menarik dan tak lazim, Pemprov Jatim membentuk tim pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik jalannya pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) 2014.
Hal tersebut dikatakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekdaprov Jatim Idrus ditemui oleh awak media usai memimpin rapat pembentukan tim pemantauan dan evaluasi dengan SKPD, Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya di kantor gubernur, Kamis (3/4).
Menurutnya, pembentukan tim pemantauan perkembangan politik ini beranggotakan dari masing-masing instansi terkait di lingkungan pemprov Jatim dan diketuai langsung Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakebangpol) Provinsi Jatim. “Dasar pembentukan tim pemantau ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2011,” ujarnya.
Menurutnya Tim tersebut, juga melakukan pemantauan terhadap masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. “Tim pemantau ini tugasnya mirip lembaga Panwaslu. Bedanya, tim ini hanya memantau kemudian melaporkan dan tidak melakukan penindakan,”tambahnya.
“Dengan dibentuknya tim pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di Jatim bisa berjalan dengan lancar, baik, dan jujur. Kami harap pembentukan ini dapat mengetahui secara cepat dan tepat terkait perkembangan politik khususnya pemilu dan pilpres di Jatim,”harapnya.
Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Bakesbangpol Jatim Zainal Muhtadien menambahkan, pembentukan tim ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu sehingga pemilu berjalan lancar dan aman.
Anggota tim pemantau diminta untuk melakukan pemantauan seluruh tahapan pemilu terutama pada saat distribusi logistik pemilu, masa tenang dan pada saat pemungutan suara serta perhitungan suara. “Tim pemantau bekerja mulai hari ini sampai pemilu presiden 2014. Tim pemantau ini langsung berkantor di Bakesbangpol Jatim,” tegasnya.
Penyelenggara pemilu merupakan pilar yang sangat strategis karena tidak mungkin kalau tidak ada pemilu, tidak ada penyelenggaranya. “Mari kita dorong agar penyelenggara pemilu nanti bisa mempunyai kesiapan yang cukup sehingga bisa dibangun pemilu yang mempunyai integritas tinggi,” tuturnya.
Tim juga akan terus berupaya melakukan sosialisasi ke masyarakat agar ikut berpartisipasi atau mencoblos dalam pemilu 2014 nanti, sehingga yang golongan putih (Golput) pada pemilu 2014 bisa berkurang. “Sosialisasi Pemilu merupakan tanggung jawab kita bersama. Semua pihak kami harapkan berperan aktif mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu,” jelasnya.
Apa tidak bertabrakan dengan tugas Bawaslu Jatim? “Data dan informasi yang bisa diakses publik berada pada KPU atau Bawaslu sebagai penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan data yang kami himpun hanya implementasi dari tugas pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu,” pungkasnya. (YUS/TIK/BT)
