Madiun, Hapra Indonesia.co -Sistem pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Madiun amburadul. Selain mengalami keterlambatan pencairan, juga diduga pencairannya tidak diberikan total kepada guru yang berhak penerimanya.
Tidak hanya itu, sejumlah guru penerima TPP terpaksa gonta-ganti nomor rekening agar bisa mencairkan anggaran tunjangan yang biasanya dicairkan dalam triwulan sekali itu.
Amburadulnya pencairan TPP yang terjadi setiap tahun itu, seperti hal yang disampaikan guru Taman Kanak-Kanak (TK) yang bertugas di Kabupaten Madiun ini. Menurut guru yang enggan disebutkan namanya ini, pihaknya belum menerima TPP yang sudah menjadi haknya sejak 9 bulan terakhir. Menurutnya, keterlambatan dan tunggakan itu, terjadi mulai pertengahan Tahun 2013 silam.
Karena bagi guru ini, manajemen pencairan amburadul, akibatnya dirinya memilih untuk menanyakan sistem pembayaran TPP itu ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Madiun. Namun, sayangnya petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Madiun tak memberikan jawaban rinci soal sistem pencairan TPP itu. Hanya saja, guru ini diminta bersabar.
“Saat kami bingung mengenai pencairan TPP wajar ditanyakan ke Dinas Pendidikan, lah malah jawabannya nggak jelas. Kami hanya diminta sabar. Ini kan menunjukkan sistem manajemen pencairan TPP amburadul,” terang sumber.
Karena tak puas atas jawaban dari petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Madiun itu, guru murah senyum ini, mencoba mempertanyakan ke Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur. Saat menayakan lewat telepon itu, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur malah menjawab sudah mencairkan anggaran TPP itu.
“Siapa yang benar saya tidak tahu. Versi propinsi sudah cair, tetapi versi Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun masih menunggu pencairan dari pusat,” imbuhnya dengan muka dan ekspresi kecewa berat.
Disamping itu, pencairan TPP 2014 pihaknya akan menelan kekecewaan untuk kesekian kalinya. Alasannya, TPPnya hanya cair 3 bulan. Sedangkan, sebagian rekannya tunggakan TPP Tahun 2013 dan Tahun 2014 sudah dibayar secara penuh.
“Kalau guru lainnya TPPnya sudah terbayarkan penuh yakni 7 bulan penuh. Maka seharusnya dirinya juga menerimakan TPP itu secara penuh. Apalagi, yang mendapat TPP itu, guru TK yang baru dapat sertifikasi Tahun 2012, padahal dirinya yang sudah mengantongi sertifikasi mulai Tahun 2007 hanya cair 3 bulan saja,” tegasnya.
Sedangkan mengenai sistem pembayaran TPP yang amburadul itu, kata sumber ini membuatnya memiliki 7 nomor rekening di 3 bank yang berbeda-beda. Ketujuh rekening itu dua rekening Bank Mandiri, empat rekening BRI, dan satu rekening Bank Jatim. “Saya tidak tahu menahu penyebab rekening terus bertambah. Yang jelas dalam surat edaran penerimaan tunjangan tersebut sudah tertera nama bank untuk pengambilan atas nama saya. Makanya saya sendiri bingung bisa punya nomor rekening 2 sampai 4 dalam satu bank. Kami yakin tunggakan TPP saya mulai 2012, kalau tak ditagih beneran tak cair alias hilang,” jelasnya.
Sementara mengenai penerimaan TPP yang tak sesuai nilainya, saksi ini mengaku Tahun 2010 mulai menerima TPP tak sesuai penerimaan semestinya. Jika TPPnya, sebenarnya Rp 1,5 juta per bulan, karena pencairannya tiga bulan sekali, maka uang yang seharusnya diterima Rp 4,5 juta. Kenyatannya ada potongan sehingga hanya menerima Rp 4 juta saja. “Siapa yang memotong saya tidak tahu.
Wong saat kami tanyakan ke petugas Dinas Pendidikan Pemkab Madiun juga tak tahu menahu soal dugaan potongan TPP atau tak sesuainya penerimaan TPP saya itu,” pungkasnya. Sementara Sekda Pemkab Madiun, Soekardi menegaskan berkas pencairan TPP guru belum sampai di mejanya. Menurutnya sebelum pencairan TPP biasanya datanya ada di mejanya untuk dicek satu per satu nama dan nilai penerimaannya.
“Sampai sekarang data TPP itu, belum ada di meja kerja saya. Mungkin masih di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” katanya. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Suhardi belum bisa dikonfirmasi terkait masalah amburadulnya pencairan TPP itu.(TOK)
