 |
| Foto: Taurus/HI |
Mojokerto, hapraindonesia.co – Demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) membentuk 19 desa sebagai Kampung KB. Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Selasa (14/8) di Balai Desa Kedunggede, Kecamatan Dlanggu.
“Keberadaan Kampung KB di Kabupaten Mojokerto, kita harapkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kampung KB juga dimaksudkan untuk menggerakkan kembali program kependudukan, Keluarga Berencana, dengan mengintegrasikan program lintas sektor. Tahun 2018 ini, kita telah membentuk sedikitnya 19 desa sebagai Kampung KB,” kata Wabup.
19 desa tersebut adalah Desa Rejosari Kec. Jatirejo, Desa Ngembat Kec. Gondang, Desa Cembor Kec. Pacet, Desa Sukosari Kec. Trawas, Desa Kunjorowesi Kec. Ngoro, Desa Purworejo Kec. Pungging, Desa Karangasem Kec. Kutorejo, Desa Kedung Gempol Kec. Mojosari, Desa Tinggar Buntut Kec. Bangsal, Desa Balongmojo Kec. Puri, Desa Balongwono Kec. Trowulan, Desa Ngingas Rembyong Kec. Sooko, Desa Berat Wetan dan Desa Jeruk Seger Kec. Gedeg, Desa Berat Kulon Kec. Kemlagi, Desa Lakardowo Kec. Jetis, Desa Gunung Sari Kec. Dawarblandong, Desa Kepuh Anyar Kec. Mojoanyar dan Desa Kedunggede Kec. Dlanggu sebagai venue acara yang diresmikan secara simbolis kemarin.
Perlu diketahui bersama bahwa pada tahun 2016 sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga menetapkan Desa Lengkong Kec. Mojoanyar sebagai Kampung KB. Kemudian disusul 18 desa lainnya di tahun 2017. Dengan Kampung KB yang dicanangkan kemarin, total keseluruhan Kampung KB yakni sebanyak 38.
Kepala DP2KBP2, Joedha Hadi, mengucapkan terimakasih kepada para stakeholder terkait yang ikut serta mensukseskan Kampung KB di Kabupaten Mojokerto.
“Kampung KB tidak berhenti pada peningkatan kesertaan ber KB saja, naum holistik integratif dengan program-program lintas sektoral. Misalnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk urusan kepemilikan kartu identitas, penurunan angka kematian ibu dan bayi (Dinas Kesehatan), infrastruktur, pendewasaan usia perkawinan (KUA), peningkatan ekonomi keluarga (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian), program Wajib Belajar 15 Tahun (Dinas Pendidikan), pertanian, dan lain sebagainya,” terang Joedha.
(Taurus)
