MOJOKERTO, Hapra Indonesia.co -Wacana Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS (Islamic State of Iraq and syiria), masih menjadi pembicaraan hangat di Tanah Air.
Persoalan ISIS ini, ikut menjadi salah satu pembahasan topik di Acara Rapat Sosialisasi ‘Menolak faham Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS)’ berkembang di Indonesia, Khususnya wilayah Kabupaten Mojokerto.
Seluruh Anggota MUI,Koramil dan Polsek Se kabupaten Mojokerto hadir dalam acara Sosialisasi tersebut. Bertempat di Satya Bina Karya (SBK), Wakil Bupati Mojokerto Hj. Choirunnisa, FORPIMDA, Asisten Administrasi Pemerintahan dan kesra beserta Kepala SKPD camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Mojokerto. Selasa 26 Agustus 2014, Dalam sambutannya Ketua MUI Mojokerto KH.
Mashul Ismail mengatakan bahwa pihaknya bersama instansi terkait sudah melakukan rapat yang melahirkan poin-poin penting terkait ISIS. Dari ikrar tersebut, salah satu poin yakni bersama menolak perkembangan ISIS dan radikalisme di Mojokerto. “Kita sudah dapat surat edaran Kemendagri agar pemerintah daerah mengantisipasi menyebarnya ide gerakan ISIS ini.
Bukan Islamnya yang dilarang, tapi gerakkan yang ditonjolkannya seperti radikalisme yang bisa memecah NKRI dan bertolak belakang dengan Pancasila. Saya kira kata kuncinya untuk membentengi dari ISIS itu di pendidikan. Kalau pendidikan, terutama terkait kebiasaan atau karakter, saya kira baik santri dan kyai dapat jadi benteng dari ISIS ” jelasnya.
Wabup Hj. Choirunnisa dalam sambutannya mengatakan “(Maka) kami menghimbau segenap seluruh elemen bangsa utamanya pemerintah daerah,masyarakat luas agar penolakan terhadap sepak terjang ISIS tidak mengarah pada sikap Radikalisme atau kriminalisasi khilafah Islam,” Ungkapnya.
Oleh karena itu, langkah positif dan upaya preventive pemerintah daerah serta sepak terjang keterkaitan dengan cara mengadakan sosialisasi ini deklarasi menolak keberadaan faham yang dikembangkan oleh ISIS merupakan langkah yang tepat. Beberapa wilayah telah melakukan kegitan untuk menolak keberadaan faham yang dikembangkan oleh ISIS itu.
Kegiatan ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat agar dapat mempersempit ruang gerak berkembangnya faham radikal dan merusak toleransi kehidupan beragama di wilayah Kabupaten mojokerto.
Kegiatan penolakan dalam bentuk rapat sosialisasi ini diharapkan bukan hanya sebuah acara ceremonial yang dilakukan oleh para pejabat,MUI muspika se Kabupaten Mojokerto tetapi harus didukung dan di pahami maknanya oleh seluruh masyarakat luas. Acara rapat sosialisasi itu diakhiri dengan penandatanganan pernyataan sikap oleh FORPIMDA terhadap keberadaan ISIS di Kabupaten Mojokerto. ( Taurus)
