 |
| Foto: Dok/Humas |
Kediri, hapraindonesia.co – Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar kembali mendapat penghargaan di tingkat nasional atas keberhasilannya memimpin Kota Kediri. Kali ini walikota muda yang akrab disapa Mas Abu memperoleh penghargaan Apresiasi Kinerja Pemda 2017 yang diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Polhukam Wiranto.
Penghargaan kali ini diraih oleh Mas Abu bersama – sama 13 pemerintah daerah lainnya (3 provinsi, 5 kota dan 5 kabupaten) dalam Otonomi Award Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-21, Selasa (25/4) bertempat di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Penghargaan tersebut dicapai atas hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Kediri Tahun 2015.
Usai menerima penghargaan, Mas Abu menuturkan Pemerintah Kota Kediri selalu berbenah. Penghargaan ini diraih berkat sistem yang diterapkan Pemerintah Kota Kediri.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri khususnya teman-teman PNS yang selama ini selalu berbenah dan mengevaluasi sistem yang kita buat dan terapkan tahun demi tahun membuahkan penghargaan ini dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Walikota yang berusia 37 tahun ini menambahkan bila penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Kediri untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Tugas kita adalah melayani masyarakat dan berada ditengah-tengah masyarakat. Kita juga harus bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat untuk menegakkan Otonomi Daerah yang baik,” imbuhnya.
Masih lanjut Mas Abu mengatakan, kedepan ia mengharapkan akan muncul lebih banyak terobosan dan inovasi lagi untuk semakin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Kita wajib membuat terobosan agar masyarakat di Kota Kediri mudah untuk mendapatkan pelayanan. Jadi APBD yang kita keluarkan dapat memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat,” harapnya.
Otonomi Award ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Polhukam Wiranto, Direktorat Jendral Otonomi Daerah Sumarsono dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
(Adv/Hms)
