 |
| Foto: Taurus/HI |
Mojokerto, haindonesia.co – Kota Mojokerto kembali mendapatkan penghargaan dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahap dua, Senin (11/9/2017), di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, karena berhasil melakukan verifikasi dan validasi data KPM Rastra (bantuan pangan) non tunai dengan melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu.
Dalam Rakor yang mengangkat tema ‘Meningkatkan Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam Verifikasi Data Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin’, ini diikuti 188 Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Tujuan rakor ini agar terbangunnya dukungan dan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan fakir miskin, pusat data dan informasi kesejahteraan sosial.
Dalam Rakornas ini juga diserahkan data terpadu penanggulangan fakir miskin sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 57 Tahun 2017 kepada setiap provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.
Data yang diberikan tersebut merupakan data dasar untuk pelaksanaan program penanganan fakir miskin yang perlu diverifikasi dan divalidasi lagi oleh pemerintah daerah. Dengan harapan pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan masalah.
Mensos mengatakan terintegrasikannya data kemiskinan sangat penting agar program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat betul-betul komprehensif dan menyeluruh. Apalagi saat ini pemerintah berupaya semakin banyak program yang diintergrasikan melalui satu kartu yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan sistem penyaluran non tunai. Hal ini memerlukan data yang terverifikasi dan valid agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Sementara itu, Walikota Mas’ud mengatakan penghargaan ini adalah bonus kerja keras tim. Meski mendapat penghargaan bukan merupakan target utama, namun Walikota selalu mewanti-wanti agar data warga miskin agar selalu diverifikasi dan divalidasi dengan cepat. “Sehingga percepatan integrasi data berbagai perlindungan sosial bisa akurat dan kesejahteraan di Kota Mojokerto dapat terwujud,” tuturnya.
Kiai Ud mengatakan terintegrasikannya data kemiskinan sangat penting agar program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat betul-betul komprehensif dan menyeluruh.
“Alhamdulillah menurut data Kementerian Sosial, angka kemiskinan warga Kota Mojokerto menurun satu persen. Kita peringkat ke 38 dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur dengan prosentase kemiskinan paling sedikit seluruh Jawa Timur,” sebutnya.
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kota Mojokerto menjadi satu-satunya yang diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Sosial dan menjadi percontohan Kabupaten/Kota se-Indonesia. BPNT diselenggarakan dengan bekerja sama dengan bank dan menggunakan e-warung yang tersebar di Kota Mojokerto.
(Adv Taurus)
