Mojokerto, hapraindonesia.co – Covid-19 yang saat ini diketahui menginfeksi lebih cepat, menjadi kewaspadaan bersama sebagai bencana non-alam yang serius. Sehingga, dibutuhkan penanggulangan dengan langkah tepat.
Virus korona yang bermutasi, divisualisasikan berbentuk bulat dengan spike atau duri runcing dan bercabang di permukaan sekelilingnya. Dengan model seperti itu, virus ini tidak butuh waktu lama untuk menancapkan komponen DNA pada yang sel sehat untuk diinfeksi.
Visualisasi tersebut dijelaskan secara detail oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam acara rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana tahun anggaran 2021, yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Selasa (8/6) pagi di Hotel Grand Whiz Trawas.
“Korona sudah bermutasi. Dulu spike tumpul, sehingga perlu waktu sekitar dua minggu untuk menginfeksi. Namun sekarang lebih runcing, sehingga lebih cepat efeknya. Saya ingin agar hal ini jadi kewaspadaan kita bersama, mengingat Covid-19 termasuk bencana non-alam,” tegas Bupati.
Secara jelas, bupati juga menginformasikan bahwa saat ini telah terjadi lonjakan kasus aktif Covid-19 di Jawa Timur khsusunya di Bangkalan Madura. Sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto, bupati mengajak semuanya untuk selalu waspada dan tidak teledor prokes.
Hal ini mengingat lonjakan di Bangkalan, diketahui dipicu kendornya prokes di masyarakat dalam melaksanakan halalbihalal. Tepatnya saat lebaran ketupat (tradisi 7 hari setelah Idulfitri). Keadaan ini ditambah dengan faktor lain, yakni banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) asal Bangkalan yang pulang kampung. Para PMI tersebut dikhawatirkan berisiko tinggi membawa strain baru virus korona.
Sama seperti kendornya prokes dalam kegiatan open house atau halalbihalal, Bupati Ikfina juga mengingatkan kewaspadaan pada kegiatan hajatan yang akhir-akhir ini masih banyak dilangsungkan. Tidak terkecuali di Kabupaten Mojokerto.
“Saat ini masih banyak yang menggelar hajatan karena bulan Syawal. Memang betul digelar dengan prokes, artinya tetap berjarak, cuci tangan dan tetap bermasker. Namun, kita semua tidak tahu apakah dalam hajatan itu sudah memikirkan tamu datang dari mana saja. Apalagi jika ternyata datangnya dari daerah yang tidak satu rayon dengan kita. Ini harus kita waspadai bersama,” tambah Bupati.
Tak lupa bupati dalam arahannya mendorong BPBD, agar bisa berperan aktif menjadi pionir penebalan prokes.
“BPBD adalah salah satu ujung tombak penanganan Covid-19, karena Ketua Satgas Covid-19 Pusat adalah BNPB. Saya mohon panjenengan semua menjadi pionir untuk menekankan prokes di masyarakat,” tandas Bupati.
Rakor turut dihadiri Ludifi Ariyono Plt. Kepala Pelaksana BPBD, dengan 97 orang peserta dari berbagai elemen masyarakat. Mulai Perangkat Daerah, dunia usaha, media dan para relawan.
(T@urus)
