Hapraindonesia.co – Partisipasi perempuan di semua sektor sangat dibutuhkan sebagai wujud keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta sebagai upaya pengarusutamaan gender. Didasari hal itulah hari ini, Senin (21/11) Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas perempuan dalam organisasi.
Mengangkat tema peran penting perempuan dalam politik dan hukum, kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Joyoboyo ini diikuti oleh peserta dari berbagai organisasi perempuan seperti PKK, GOW serta kader perempuan dari partai politik. Para peserta memperoleh materi seputar politik dan hukum dari dua narasumber yang handal dan bekompeten yaitu Nia Sari, Komisioner KPU Kota Kediri dan Dijan Novia Sari, Dosen sekaligus Pegiat Partisipasi Perempuan Dalam Masyarakat.
Sumedi, Kepala DP3AP2KB mengatakan saat ini peran perempuan sudah seimbang dengan laki-laki di semua lini, baik di bidang politik, hukum, ekonomi dan sebagainya. Ditambahkan Sumedi, kesetaraan gender sudah terjadi di tatanan masyarakat dan jajaran birokrasi. “Nanti dari narasumber akan menjelaskan bagaimana peran wanita di dalam urusan politik dan hukum. Dengan berbagai basic yang sudah panjenengan miliki, ditambah memperoleh materi dari sini inshaAllah semuanya ke depan akan lebih meningkat baik dari segi wawasan, pengetahuan dll sehingga panjenengan bisa semakin maju dan menjadi motivasi kita untuk mendarma baktikan diri pada nusa dan bangsa khususnya di Kota Kediri,” terangnya.
Melalui kegiatan ini, Sumedi berharap akan muncul srikandi – srikandi yang akan menjadi calon pemimpin di Kota Kediri baik di bidang pendidikan, ekonomi atau dalam usahanya sendiri. Menurutnya, perempuan memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan guna memajukan suatu organisasi. Selain itu, perempuan memiliki nilai lebih dalam hal kecerdasan, kreativitas serta ketelitian. “Semoga semua wanita, utamanya sebagai anggota organisasi dapat mengambil peran bersama dengan pemerintah dan keikutsertaannya dalam membina lingkungan masyarakat,” tuturnya.
Di sela-sela kegiatan, para peserta juga dilibatkan dalam pengisian quesioner terkait pengetahuan seputar politik dan hukum.
(Red/**)
