Mojokerto, hapraindonesia.co -Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, memberi penghargaan kepada Bupati Mojokerto selaku Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2021, sebagai salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan hak dasar pekerja. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Selasa (6/4) malam di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Acara penghargaan K3 juga digabung dalam rangkaian dua agenda penting. Yakni Workshop dan Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak, serta Penghargaan dalam Rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56 tahun 2020.
Keberhasilan Program K-3 di Kabupaten Mojokerto sendiri, terbukti pula dari banyaknya perusahaan yang memperoleh penghargaan. Seperti penghargaan Zero Accident atau Kecelakaan Nihil sebanyak 12 perusahaan, penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) kepada 10 perusahaan, serta penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2HIV/AIDS) kepada 3 perusahaan.
“Malam ini Ibu Gubernur memberi 536 penghargaan. Antara lain Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 pada 10 orang kepala daerah, 337 perusahaan Zero Accident, 153 perusahaan dengan SMK3, dan 36 perusahaan dengan P2HIV/AIDS. Penghargaan ini merupakan upaya Pemprov Jatim untuk mengapresiasi keberhasilan K3 di sektor usaha. Serta, upaya mendorong pelaksanaan K3 secara kontinyu dan berkesinambungan melalui penguatan SDM unggul dan berbudaya K3,” papar Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo dalam laporan sambutan.
Selanjutnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada arahannya menguraikan apresiasi kepada para penerima penghargaan baik K3, SMK3, P2HIV/AIDS maupun Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-56.
“Nikah dini dengan dispensasi terendah adalah Kabupaten Sampang. Artinya ada proses edukasi yang luar biasa. Ketahanan keluarga sangat penting. Ketahanan keluarga tertinggi saat ini diraih Kabupaten Pasuruan. Dari keluarga yang berketahanan, fungsi keluarga akan berjalan baik. Pada pelaku dunia usaha, saya ucapkan terima kasih dan atas komitmen dan dedikasi di tempat masing-masing. Mendekati ramadhan dan Idulfitri di masa pandemi, saya tidak ingin ada lay off atau PHK. Saya mohon bupati walikota membantu komunikasi dengan sektor-sektor yang membuat terjadinya PHK. Dalam rangka HKN ke-56, saya mengingatkan bahwa ada PHBS yang harus dijaga. Untuk yang mendapat penghargaan HKN di bidang sanitasi seperti Pacitan, Lamongan dan Jombang, saya ucapkan terima kasih. Saya berharap sanitasi berbasis rumah tangga, dapat terlaksana secara mandiri,” kata gubernur.
Dalam kondisi apapun, K3 memang wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Baik standar nasional maupun internasional. Secara spesifik, maksud dan tujuan pemberian penghargaan ini adalah untuk lebih membudayakan K3 pada perusahaan di Jawa Timur, sehingga tercipta tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan produktif.
Bagi bupati atau walikota yang menerima penghargaan sebagai Pembina K3, merupakan upaya pembudayaan K3 perusahaan di wilayahnya, serta usaha untuk meningkatkan motivasi dan komitmen seluruh pimpinan perusahaan di Jawa Timur. Ini juga untuk meningkatkan budaya K3 guna mendorong produktifitas dan daya saing di pasar internasional.
Sebagai informasi lengkap, para Kepala Daerah peraih penghargaan K3 tahun 2021 selain Bupati Mojokerto antara lain Bupati Gresik, Bupati Pasuruan, Bupati Sidoarjo, Bupati Tuban, Bupati Lamongan, Bupati Malang, Bupati Bojonegoro, Walikota Surabaya dan Walikota Madiun.
Turut hadir pada acara penghargaan Ketua TP PKK Jawa Timur Arumi Emil Dardak, Kepala Kanwil Kemenag, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Timur, serta Deputi BPJS Wilayah Jawa Timur.(T@urus/Adv)
